UNI EROPA DUKUNG PENGEMBANGAN KAKAO DI 5 KABUPATEN
Pencanangan Program Budidaya Kakao Berkelanjutan (Sustainable Cocoa Development Program) resmi dilakukan oleh Asisten II Pemprov Jatim, Dr. Hadi Prasetyo pada 8 Maret 2016 di Kampoeng Coklat Blitar. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Ir. Moch. Samsul Arifien, MMA, Ketua Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Mrs. Marja Daffern, Ketua Umum GPEI Dr. Toto Dirgantara, Direktur Puslitkoka Dr. Misnawi, Ketua GPEI Jatim Ir. Isdarmawan Asrikan, Ketua Umum APKAI Arif Zamroni, perwakilan dari 5 kabupaten, tokoh petani kakao dan ibu-ibu Dharma Wanita Provinsi Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut Hadi Prasetyo menyatakan bahwa posisi Indonesia dalam percaturan perkakaoan ASEAN sangat dominan sehingga kontribusinya harus terus dijaga dan ditingkatkan. Untuk itu Jawa Timur sebagai salah satu provinsi penyumbang produksi kakao nasional juga harus terus berbenah, karena saat ini produksinya baru di kisaran 30 ribu ton per tahun. Angka itu tentu masih jauh dari total produksi kakao nasional yang saat ini sudah mencapai sekitar 720 ribu ton.
“Cokelat tetap memiliki prospek yang bagus, tak cuma di pasar lokal tapi juga di pasar ekspor. Selain Eropa dan Amerika, kakao dari Indonesia berpotensi dipasarkan ke Cina, Hongkong dan Timur Tengah,” papar Prasetyo.
Lebih jauh ia menegaskan, Indonesia seharusnya tidak boleh kalah dengan Malaysia, karena mereka bukan apa-apa dalam produksi kakao. Tapi ironisnya, produksi olahan kakaonya (cokelat) sangat luar biasa. Mereka banyak memiliki rumah-rumah cokelat.
“Untuk itu Pemprov Jatim akan men-support pengembangan kakao dan industri hilir kakao di Jatim. Kita harus berupaya semaksimal mungkin agar produksi kakao Jatim terus meningkat. Dan berkembang Kampoeng-Kampoeng Coklat lain, tidak hanya disini (Kademangan, Blitar –red),” tukasnya.
Dengan adanya proram SCDP (Sustainable Cocoa Development Program) di 5 kabupaten, meliputi Kab. Blitar, Kab. Trenggalek, Kab. Pacitan, Kab. Malang, dan Kab. Bondowoso, dimana masing-masing kabupaten mendapat proyek percontohan (Demplot) kakao seluas 10 ha, maka ke depan diharapkan terjadi peningkatan kualitas, produktivitas dan produksi kakao.
Di sisi lain, Dr. Toto Dirgantara mengakui Jawa Timur merupakan provinsi yang paling mendapat perhatian dari Delegasi Uni Eropa dalam pengembangan kakao, karena potensi dan prospeknya yang bagus. Hal senada juga diakui Mrs. Marja Daffern yang menyatakan potensi pengembangan kakao di Jatim sangat luar biasa. Kegiatan yang melibatkan kelompok-kelompok tani di 5 kabupaten tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi kakao tapi juga penyerapan tenaga kerja bagi pemuda dan perempuan.
Sementara itu Kadisbun Jatim, Ir. Moch. Samsul Arifien, MMA dalam konferensi pers menjabarkan bahwa JLS (Jalur Lintas Selatan) merupakan salah satu kawasan yang paling cocok bagi pengembangan kakao di Jatim. Produksi kakao Jatim yang semula didominasi perkebunan besar dengan produksi sekitar 35 ribu ton per tahun sempat jatuh hingga 10 ribu – 15 ribu ton.
“Dari sinilah kemudian posisinya diambil alih oleh kakao rakyat. Saat ini 80 persen produksi kakao di Jatim berasal dari kebun rakyat. Total produksinya sekarang sudah di angka 34 ribu ton,” jelas Kadisbun.
Lebih jauh penulis buku “Perjuangan Hebat Sang Kekasih MENYUSURI JEJAK PENGEMBANGAN KAKAO DI PANTAI SELATAN” ini berkomitmen bahwa tanaman kakao harus ada di bawah pohon-pohon kelapa yang membentang dari Pacitan sampai Banyuwangi.
“Ke depan kami tidak hanya menggerakkan agar jumlah tanaman dan produksi kakaonya saja yang naik, tapi juga jumlah konsumsi cokelatnya. Kami ingin ada gerakan agar orang minum kakao (cokelat) bisa seantusias minum kopi,” tuturnya. Saat ini konsumsi cokelat nasional baru 0,3 kg/kapita, masih kalah dengan Malaysia dan Singapura yang sudah mencapai 1 kg/kapita. Padahal mereka bukan negara penghasil kakao yang besar, apalagi Swiss yang mencapai kebutuhan 15 kg/kapita.
