![Image](https://disbun.jatimprov.go.id/web/assets/berita/2011/berita31_pict1.jpg)
Pembinaan Perkebunan Besar di Wilayah II Jember
Salah satu tugas Dinas Perkebunan Provinsi Jatim mencakup pembinaan terhadap perusahaan perkebunan besar yang ada di Jatim. Perkebunan Besar di Jatim merupakan lahan bekas Hak Erfak yang selanjutnya menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Sampai saat ini jumlah perkebunan besar di Jatim sebanyak 125 kebun dengan total areal seluruhnya 145.213 hektar.
Komoditi utama yang diusahakan oleh perkebunan besar di jatim meliputi, karet, kopi, kakao, kelapa, cengkeh, teh, abaca dan kapuk randu.
Setelah era reformasi banyak permasalahan melanda perkebunan besar seperti terjadinya penjarahan hasil kebun dan penjarahan lahan atau okupasi lahan. Akibatnya, sebanyak 6 unit Perkebunan Besar Swasta diredistribusi pada masyarakat.
”Karena itulah Pembinaan Perusahaan Perkebunan yang diawali di Wilayah III Banyuwangi (4 Mei 2011) kemudian di Wilayah II Jember (5 Mei 2011) ini bertujuan memberikan pencerahan dan informasi serta solusi terhadap berbagai perkembangan regulasi, teknologi, prospek pasar dan berbagai permasalahan yang terjadi serta upaya ikut mengentas kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar perkebunan,” kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatim, Ir Moch Samsul Arifien, M.MA di Hotel Bandung Permai Jember.
Berbeda dengan Wilayah III Banyuwangi, yang hanya terdiri dari satu Kabupaten. Wilayah II Jember, terdiri dari Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo dan Lumajang, dengan 60 perusahaan perkebunan besar.
Samsul mengatakan, perkebunan besar mempunyai peran yang strategis. Karena faktanya perkebunan besar perannya besar sekali dalam menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten maupun Provinsi. Selain itu perkebunan besar juga berperan besar dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar kebun. Dan yang tak kalah pentingnya adalah ikut menyelamatkan lingkungan.
Sedang tantangan yang dihadapi perkebunan besar adalah penjarahan hasil kebun, penjarahan lahan atau okupasi lahan, sengketa tanah, pencurian dan kasus-kasus sosial lainnya. ”Nah tantangan itu dicarikan solusinya dalam pertemuan pembinaan perusahaan perkebunan kali ini,” jelasnya.
Apa yang diungkapkan Kadisbun Jatim, direspon positif oleh para pengusaha perkebunan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) Wilayah II Jember. Terbukti, tak kurang dar15 pertanyaan yang disampaikan. Mulai dari core bisnis, perpanjangan dan peruabahan ijin HGU, penjarahan hasil kebun, penjarahan lahan, perpajakan, konservasi hingga pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar kebun. Dari beragam pertanyaan itu, intinya satu pertemuan semacam ini hendaknya rutin diadakan, bila perlu diadakan di kebun. ”Kami siap mendanai pak,” ujar mereka antusias.